Dimulai pada tahun 2018, pemerintah daerah khususnya kabupaten Bekasi telah menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNSD dilingkungan sekolah negeri. Hal tersebut merupakan salah satu sikap perhatian pemerintah daerah kepada guru honor yang seperti diketahui bahwa kejesahteraan guru honor jauh dari kata layak.
Sebelum adanya jastek, setiap bulannya guru honor di sekolah negeri hanya mendapatkan upah berkisar antara 300 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah setiap bulannya. Upah tersebut didapat dari dana BOS dengan perhitungan 15% alokasi anggaran BOS dalam satu tahun. Semakin banyak guru honor, maka jumlah upah yag didapat akan semakin sedikit.
Sebagai contoh di Sekolah Negeri (SD) menerima dana BOS sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) maka 15% alokasi anggaran untuk guru honor sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dalam satu tahun (12 bulan). Apabila kepala sekolah memiliki 5 orang guru honor maka setiap bulannya hanya mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) saja, tentunya ini sangat jauh dari kata "Layak".
Oleh karenanya, dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah diharapkan dapat meringankan beban guru honor yang sudah lama mengabdi untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Pada tahun ini, jumlah yang diterima untuk tenaga pendidik/Guru Honor sebesar Rp 1.696.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) perbulan perorang dan untuk Tenaga Kependidikan/TU/Penjaga/Petugas Kebersihan sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan perorang, yang di bayarkan terhitung tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019.
Berharap jastek akan cair tepat waktu, namun sangat disayangkan sampai artikel ini diterbitkan sudah 3 (tiga) bulan lebih dana tersebut belum juga ditransfer. Apakah proses pengajuan terdakait dengan usulan tersebut teramat sangat sulit?? Why????
Please atuh disegerakan dan jangan dipersulit..!!!!